Pemerintah Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rakor ini membahas kondisi inflasi terkini serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Senin, 17 Maret 2025 di ruang rapat Wali Kota Bima.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa secara umum inflasi masih terkendali dengan baik, didukung oleh produksi pertanian yang sedang tinggi, khususnya beras dan jagung. Namun, ia juga menyoroti adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan di berbagai daerah.

"Kita tahu bahwa inflasi masih terkendali cukup baik, memang produksi pertanian sedang tinggi, terutama beras dan jagung. Namun, pada minggu ke-2 Maret 2025, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah di 243 daerah kabupaten/kota, cabai rawit di 230 daerah, dan bawang putih di 208 daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera melakukan langkah cepat untuk menangani kenaikan harga komoditas ini," tegas Tito Karnavian.

Selain membahas pengendalian inflasi, Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertanahan, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial. Tak hanya itu, kegiatan ini turut diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat serta Implementasi pembangunan 3 Juta Rumah.

Nota kesepahaman ini di maksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi para pihak untuk menyinergikan tugas dan fungsi, serta mengoptimalkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan/agraria, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, serta informasi geospasial.

Dengan adanya Rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid dalam menghadapi tantangan inflasi serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.